Kalau kita mengacu pada Putusan MK 135, ada pengaturan penundaan yang membuat tahapan menjadi sangat jelas. Pemilu 2029 itu sudah fixed, tahapannya dimulai 2027, artinya regulasinya harus selesai paling lambat 2026
Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong menilai opsi-opsi untuk perubahan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bukan hal yang mutlak harus ditolak
RUU Pilkada Batal, Jokowi Tegaskan Tak Akan Terbitkan Perppu
HNW mengatakan semua pihak memang harus tunduk dan patuh terhadap konstitusi yang berlaku
Pemerintah Sebut Isu Perppu Pilkada Terlalu Didramatisir
Setelah Batal, DPR Jamin Tak Ada Pengesahaan RUU Pilkada Diam-diam
Dia lalu menyebutkan bahwa pembahasan tersebut dilakukan untuk bagaimana DPR RI menyusun tatanan dalam Pilkada 2024 mendatang
Dasco lantas menjelaskan bahwa pembatalan tersebut dilakukan berdasarkan tata tertib yang berlaku dalam rapat paripurna DPR RI
Baleg, misalnya, menolak menjalankan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 soal syarat usia minimum calon kepala daerah
Hari ini tidak ada Rapat Paripurna yang mengesahkan undang-undang Pilkada.
Jika Hingga 27 Agustus RUU Pilkada Belum Disahkan, DPR Ikuti Putusan MK
Dewan Guru Besar UI Desak DPR dan Pemerintah Hentikan Revisi UU Pilkada
Hasil Rapat Baleg Berpotensi Tutup Peluang Anies Berlaga di Pilkada Jakarta
Kesepakatan tersebut melalui rapat yang digelar di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, (21/8/2024).
Soal Usia Minimum Calon Kepala Daerah, Baleg Merujuk kepada Putusan MA
Pemerintah Cabut DIM Usulan Baru RUU Pilkada
MK menyatakan Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada inkonstitusional.
Fraksi PKS menolak RUU Pilkada menjadi usulan inisiatif DPR. Sementara, Fraksi PKB dan Fraksi Demokrat menyetujui RUU Pilkada dengan catatan.